Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. RE Nainggolan, MM, menanggapi keras munculnya kembali tudingan terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menilai isu ini sudah selesai secara hukum dan administrasi, dan menghidupkannya kembali hanya akan menyia-nyiakan perhatian publik.
“Maaf, tapi ini isu lama yang tak lagi relevan. Verifikasi ijazah sudah melalui proses resmi di KPU, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat, dan didukung partai-partai besar saat pencalonan,” tegas RE dalam pernyataan resminya di Medan, Rabu (11/6/2025).
Dalam pernyataan tersebut, RE didampingi pengurus DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) seperti Jadi Pane, SPd, MSi; Dra. Veronica Sitanggang, MSi; dan Ustaz Martono.
Sebagai sosok birokrat senior yang masih aktif di berbagai kegiatan sosial, RE menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang terus memaksakan narasi tanpa dasar konstitusional yang kuat. Menurutnya, perdebatan semacam ini justru mengganggu semangat demokrasi dan menghambat proses pembangunan bangsa.
“Alih-alih membangun diskusi kebangsaan yang sehat, energi publik malah terseret ke arah yang tidak produktif. Ini hanya memperkeruh suasana dan bisa menggerus kepercayaan terhadap institusi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memahami demokrasi dan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. “Demokrasi bukan berarti bebas menuduh dan menyebarkan informasi sesuka hati. Kalau kita benar-benar menjunjung demokrasi, maka kita harus menggunakannya untuk membangun, bukan menciptakan konflik,” katanya lebih lanjut.
Sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum DPP N4J, organisasi relawan yang telah mendukung Jokowi sejak 2014, RE menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengawal pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah.
“N4J lahir karena semangat kebangsaan, bukan sekadar karena tokoh. Tapi kami percaya di bawah kepemimpinan Jokowi, arah pembangunan Indonesia semakin jelas: pembangunan yang merata, birokrasi yang bersih, dan penghormatan terhadap keberagaman. Inilah yang seharusnya menjadi fokus bersama,” ungkapnya.
Dikenal luas dalam dunia pemerintahan, RE Nainggolan pernah menjabat Sekda Provinsi Sumut (2008–2010) dan Bupati Tapanuli Utara (1999–2004). Kini, ia juga aktif sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera Utara dan NAD, yang membina sejumlah lembaga pendidikan Kristen.
Menutup pernyataannya, RE menyerukan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi isu-isu nasional dan mengarahkan perhatian pada agenda strategis negara.
“Jika memang masih ada keberatan, tempuhlah jalur hukum, bukan sebarkan opini liar. Untuk kasus ijazah Pak Jokowi, semuanya sudah tuntas secara hukum dan administrasi. Mari kita melangkah maju dan tidak lagi larut dalam kabar palsu atau fitnah,” tandasnya.
