Ketika Janji Kesejahteraan Guru Berhenti di Atas Kertas

Oleh : Fitri Anita Sitorus Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
Redaksi - Senin, 31 Agustus 2026 15:50 WIB
Ketika Janji Kesejahteraan Guru Berhenti di Atas Kertas

jurnalpemerintahan.com -Menjadi guru hari ini bukan hanya soal berdiri di depan kelas, menjelaskan materi, lalu pulang setelah bel berbunyi. Ada pekerjaan yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi menghabiskan banyak waktu dan tenaga: laporan, administrasi, dokumentasi, evaluasi, rapat, berbagai aplikasi, hingga tuntutan pekerjaan tambahan yang datang silih berganti. Di tengah semua itu, kita terus mendengar satu kalimat yang terdengar indah:”guru harus sejahtera”.

Pemerintah berkali-kali menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kebijakan mengenai tunjangan, insentif, dan peningkatan kesejahteraan terus diumumkan. Di atas kertas, semuanya terlihat menjanjikan. Namun sebagai guru, saya sering bertanya: Apakah kesejahteraan itu benar-benar sudah sampai ke ruang kelas?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak setiap kebijakan pemerintah. Justru saya berharap kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar membawa perubahan. Sebab guru tidak membutuhkan janji yang terdengar indah. Guru membutuhkan kebijakan yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru, kesejahteraan bukan hanya angka yang tercantum dalam sebuah kebijakan. Kesejahteraan juga berarti memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelajaran, lingkungan kerja yang sehat, beban kerja yang masuk akal, serta penghargaan terhadap profesi.

Sayangnya, realitas di lapangan sering kali tidak sesederhana itu.

Guru diminta fokus mengajar, tetapi pada saat yang sama dibebani berbagai pekerjaan administratif. Guru dituntut membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tetapi waktunya banyak tersita untuk menyelesaikan berbagai dokumen. Guru diminta memperhatikan perkembangan setiap murid, tetapi energi mereka terkuras untuk mengejar berbagai tuntutan administratif. Di sinilah letak persoalannya.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa administrasi tidak penting. Administrasi tetap dibutuhkan untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi ada perbedaan antara administrasi yang membantu pekerjaan guru dan administrasi yang justru mengambil alih pekerjaan guru. Ketika dokumen menjadi ukuran utama, guru akhirnya bisa terjebak pada satu situasi yang ironis: sibuk membuktikan bahwa dirinya telah mengajar, sampai lupa bahwa sebagian besar waktunya seharusnya digunakan untuk memikirkan bagaimana murid dapat belajar dengan lebih baik.

Guru akhirnya bukan hanya mengajar. Guru juga menjadi pengisi formulir, pembuat laporan, pengumpul bukti, pendokumentasi kegiatan, dan pelaksana berbagai tugas tambahan. Padahal, di balik semua itu ada manusia yang juga memiliki batas. Guru bisa lelah. Guru bisa jenuh. Guru bisa kehilangan waktu bersama keluarga. Guru juga bisa mengalami tekanan ketika tuntutan pekerjaan datang bersamaan dari berbagai arah. Persoalan menjadi semakin kompleks bagi guru yang bekerja di sekolah swasta.

Di sekolah swasta, guru tidak hanya berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Ada pula sistem internal sekolah dan yayasan yang memiliki target serta tuntutan tersendiri. Dalam kondisi tertentu, guru bisa berada di posisi yang sulit: harus memenuhi berbagai tuntutan sekolah, tetapi tetap dituntut memberikan pembelajaran terbaik kepada murid. Ketika guru menyampaikan keberatan terhadap beban kerja, tidak jarang persoalannya kemudian dianggap sebagai kurangnya loyalitas atau kurangnya komitmen. Padahal, menyampaikan bahwa beban kerja sudah terlalu berat bukan berarti guru tidak mau bekerja.

Ada perbedaan antara tidak mau bekerja dan tidak mampu terus bekerja dalam sistem yang tidak sehat. Guru bukan mesin yang bisa terus ditambahkan tugas tanpa batas. Kita sering berbicara tentang kualitas pendidikan. Kita membicarakan pentingnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, pendidikan karakter, kompetensi abad ke-21, literasi, numerasi, teknologi, bahkan kecerdasan buatan.

Semua itu penting.

Namun, kita sering lupa bertanya: siapa yang akan menjalankan semua itu? Jawabannya adalah guru. Karena itu, ketika kita ingin memperbaiki pendidikan, memperbaiki kondisi guru seharusnya menjadi bagian utama dari perubahan tersebut.Tidak cukup hanya memberikan pelatihan. Tidak cukup hanya membuat kebijakan baru. Tidak cukup pula hanya mengumumkan kenaikan tunjangan. Kita perlu melihat bagaimana kebijakan tersebut dirasakan oleh guru dalam kehidupan nyata.

Apakah guru memiliki waktu untuk mempersiapkan pembelajaran?

Apakah guru memiliki ruang untuk mengembangkan diri?

Apakah guru dapat pulang dari sekolah tanpa membawa pekerjaan yang menumpuk?

Apakah guru merasa aman menyampaikan persoalan di tempat kerja?

Dan yang paling sederhana: apakah guru merasa dihargai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, jawabannya akan menentukan apakah kebijakan kesejahteraan benar-benar menjadi kesejahteraan atau hanya berhenti sebagai angka dan slogan. Saya percaya pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan dalam satu malam. Begitu pula sekolah dan yayasan memiliki tantangan masing-masing. Tetapi justru karena persoalannya kompleks, suara guru perlu didengar.

Jangan sampai guru hanya dilibatkan ketika negara membutuhkan tenaga untuk menjalankan kebijakan, tetapi tidak dilibatkan ketika kebijakan tersebut dirancang. Jangan sampai guru diminta meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi tidak diberikan kondisi kerja yang memungkinkan mereka melakukan itu. Dan jangan sampai kita terus menyebut guru sebagai β€œpahlawan” hanya karena tidak ingin membicarakan hak-hak mereka sebagai pekerja profesional.

Guru tidak membutuhkan romantisasi.

Guru membutuhkan penghargaan.

Guru membutuhkan sistem kerja yang manusiawi.

Guru membutuhkan kesejahteraan yang benar-benar terasa.

Pada akhirnya, persoalan kesejahteraan guru bukan hanya tentang berapa rupiah yang diterima setiap bulan. Ini juga tentang bagaimana negara, sekolah, yayasan, dan masyarakat memperlakukan profesi guru. Sebab guru yang sejahtera bukan berarti guru yang hidup mewah. Guru yang sejahtera adalah guru yang dapat menjalankan profesinya dengan tenang, mendapatkan hak yang layak, memiliki beban kerja yang manusiawi, dan masih memiliki energi untuk pulang sebagai manusia biasa bukan sebagai seseorang yang seluruh hidupnya telah habis untuk pekerjaan. Sebab janji tentang kesejahteraan tidak seharusnya hanya indah ketika dibacakan dari podium. Janji itu seharusnya bisa dirasakan oleh guru yang setiap pagi masuk ke kelas, menatap murid-muridnya, dan tetap berusaha memberikan yang terbaikβ€"meskipun setelah pintu kelas ditutup, masih ada pekerjaan lain yang menunggu.

Jangan biarkan kesejahteraan guru hanya menjadi kalimat yang bagus dalam dokumen kebijakan.

Jangan biarkan ia berhenti di atas kertas.

Penulis
: Redaksi
Editor
: Redaksi