Tulisan sebelumnya saya letakkan sebagai alarm kewaspadaan. Bukan sebagai vonis, apalagi penolakan terhadap langkah pemerintah. Alarm dibunyikan bukan karena rumah pasti terbakar, tetapi karena ada potensi yang harus dijaga bersama. Tulisan lanjutan ini saya maksudkan sebagai penjelasan agar posisi saya"dan lebih penting lagi, posisi kepentingan bangsa"tidak disalahpahami.
Perjanjian dagang Indonesia"Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca secara utuh: sebagai langkah ekonomi yang sah, rasional, dan wajar dalam dunia yang semakin proteksionis. Indonesia membutuhkan pasar, diversifikasi mitra, dan ruang ekspor yang lebih luas. Data menunjukkan Amerika Serikat adalah salah satu tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan tahunan di kisaran puluhan miliar dolar AS dan posisi Indonesia yang relatif surplus. Fakta ini tidak bisa diabaikan.
Karena itu, saya tegaskan: "tidak ada masalah pada niat membuka kerja sama dagang dengan Amerika Serikat". Tidak ada yang keliru dalam diplomasi ekonomi. Bangsa yang menutup diri justru akan tertinggal.
Namun, kewajaran itu harus diletakkan berdampingan dengan fakta lain yang sama kuatnya. Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan dua arah telah melampaui 100 miliar dolar AS per tahun. Di sektor strategis seperti nikel, sekitar 70 persen kapasitas pengolahan nasional terhubung dengan investasi dan teknologi Tiongkok. Kawasan industri berdiri, hilirisasi berjalan, dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia menggantungkan hidup pada ekosistem tersebut.Ini bukan sentimen. Ini "Fakta ekonomi nyata".
Maka, ketika saya mengingatkan potensi risiko ART, itu bukan ajakan untuk mencurigai Amerika, dan sama sekali bukan sinyal permusuhan terhadap Tiongkok. Justru sebaliknya: "Indonesia harus konsisten terhadap semua mitra". Negara yang hari ini membuka kerja sama, lalu besok mengirim sinyal pembatasan terhadap mitra lain, akan kehilangan kepercayaan dari semua pihak.
Inilah inti dari tulisan lanjutan ini.
Bukan membatalkan kegelisahan di tulisan pertama, tetapi "menempatkannya dalam bingkai yang lebih jernih dan adil".
Indonesia tidak boleh terjebak pada logika “jika tidak ke A, berarti harus ke B”. Logika blok adalah logika negara besar. Indonesia adalah negara berdaulat dengan kepentingannya sendiri. Politik luar negeri bebas dan aktif tidak boleh berhenti sebagai jargon sejarah, tetapi harus tercermin dalam konsistensi kebijakan ekonomi hari ini.
Yang perlu dijaga adalah implementasi. Selama perjanjian dagang dengan Amerika Serikat:tidak mengganggu proyek yang sudah berjalan dengan mitra lain,tidak membuka ruang sanksi sepihak berbasis tafsir keamanan,tidak melemahkan kebijakan hilirisasi dan industri nasional,dan tidak mengunci ruang negara dalam mengatur sektor strategis,maka ART dapat menjadi alat pembangunan, bukan ancaman kedaulatan.
Di titik inilah dukungan terhadap Presiden Prabowo menjadi jelas dan jujur. Membuka ruang kerja sama global adalah bagian dari upaya membawa Indonesia naik kelas. Dunia tidak sedang ramah, dan negara yang ragu akan tertinggal. Keberanian membuka pintu perlu diapresiasi. Tetapi keberanian itu harus disertai ketegasan menjaga kunci.
Saya menulis ini bukan untuk menyenangkan Amerika, dan bukan pula untuk menenangkan Tiongkok. Saya menulis ini agar Indonesia "tidak menjadi bangsa yang mudah ditarik ke kiri atau ke kanan", tergantung siapa yang paling keras menekan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tenang, konsisten, dan tahu apa yang ia lindungi.
Jika tulisan pertama adalah peringatan, maka tulisan kedua ini adalah penegasan arah.
Indonesia bekerja sama dengan siapa pun, tetapi berpihak pada dirinya sendiri.
Indonesia tidak memilih blok.
Indonesia memilih masa depan.
Itulah makna berdikari yang saya rindukan:berdaulat di dalam negeri,dihormati di luar negeri,dan tidak kehilangan martabat di hadapan siapa pun.
Salam,
Irwan Maranata Siregar
Pemuda Indonesia
