jurnalpemerintahan.com -Jakarta - Di tengah perubahan geopolitik global yang semakin dinamis, percepatan transformasi digital, meningkatnya kompetisi ekonomi antarnegara, serta munculnya berbagai tantangan sosial baru seperti polarisasi, disinformasi, dan ketimpangan kesejahteraan, Indonesia membutuhkan fondasi ideologis yang kuat untuk menjaga arah pembangunan nasional.
Dalam konteks tersebut, Pancasila tidak dapat dipandang semata sebagai simbol negara atau dokumen historis yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Pancasila merupakan kompas moral, politik, dan sosial yang harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan agar tetap berpihak pada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
Sebagai negara yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan beragam agama serta budaya, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga kohesi sosial.
Di satu sisi, keberagaman merupakan kekuatan besar bangsa. Namun di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan dapat menjadi sumber konflik dan fragmentasi sosial.
Ilmuwan politik Benedict Anderson dalam teorinya Imagined Communities menjelaskan bahwa bangsa terbentuk melalui kesadaran kolektif sebagai satu komunitas politik bersama.
Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai "rumah bersama" yang menyatukan seluruh elemen bangsa di atas berbagai perbedaan identitas primordial. Karena itu, relevansi Pancasila justru semakin kuat di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Saya teringat apa yang disampaikan oleh filsuf politik John Rawls melalui teori Justice as Fairness menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan distribusi kesejahteraan dan kesempatan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga negara. Pandangan tersebut selaras dengan sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Dalam kepemimpinan nasional saat ini, Presiden Prabowo Subianto berupaya menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Pendekatan pembangunan yang ditempuh tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Sasaran program MBG, termasuk kelompok MBG 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) serta santri, agar intervensi gizi dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara tepat. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026 yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 27 April 2026 jumlah penerima MBG telah mencapai 61,96 juta orang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut sepanjang tahun 2026.
Selain memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kualitas gizi masyarakat, MBG juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan jaringan distribusi daerah.
Pemerintah menargetkan program MBG pada 2026 dapat menjangkau 82,90 juta penerima manfaat. Dengan demikian, realisasi penyaluran hingga April 2026 telah mencapai 74,74% dari target tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan percepatan distribusi program gizi nasional di berbagai daerah. (Data: https://datasatu.com/ekonomi/2820441/penyaluran-mbg-per-april-sudah-75-dari-target-2026
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun tantangan pemenuhan gizi masih menjadi pekerjaan besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan kondisi geografis yang luas. Kehadiran MBG menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat perbaikan kualitas kesehatan generasi muda sekaligus mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan bergizi.
Selain melalui sektor kesehatan, Pemerintah juga memperkuat pembangunan manusia melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat miskin dan rentan.
Pendidikan merupakan instrumen mobilitas sosial yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa ketimpangan sosial sering kali diwariskan melalui ketimpangan akses terhadap pendidikan dan modal sosial.
Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
Hingga awal 2026, pemerintah telah mengembangkan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan lebih dari 130 kabupaten/kota. Program tersebut menampung belasan ribu peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kebijakan ini mencerminkan implementasi sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia serta pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara. Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan. (Data: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-resmikan-166-sekolah-rakyat/)
Lebih jauh, pembangunan manusia juga diperkuat melalui program penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian yang layak merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan sosial.
Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi kesehatan keluarga, stabilitas sosial, serta peningkatan produktivitas ekonomi.
Dalam teori Welfare State, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga negara sebagai bagian dari perlindungan sosial. Oleh karena itu, program rumah subsidi menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, melainkan juga pada pemerataan manfaat pembangunan.
Pendekatan pembangunan yang berkeadilan tersebut menjadi semakin penting karena ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.
Dalam dimensi politik kebangsaan, Presiden Prabowo juga menempatkan stabilitas nasional sebagai prasyarat utama pembangunan. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa konflik politik berkepanjangan dapat menghambat investasi, mengurangi kepercayaan publik, dan
Komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga menjadi bagian penting dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral dan keadilan sosial. Setiap rupiah yang diselewengkan dari anggaran negara sesungguhnya mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Karena itu, pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan syarat utama terwujudnya keadilan sosial. Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Pada akhirnya, menjadi Pancasilais sejati tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau retorika. Pancasilais sejati adalah menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, rumah subsidi, penguatan pendidikan, pembangunan kesehatan, serta pemberdayaan kelompok rentan merupakan bentuk konkret pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tantangan terbesar bukan lagi memperdebatkan relevansi Pancasila, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. MS
