1. Periode
2023-"2026: Mewujudkan Cita-Cita melalui Penguatan Mutu Institusi
Periode 2023-"2026 dapat dimaknai sebagai fase penting dalam perjalanan
Universitas HKBP Nommensen (UHN) untuk mewujudkan cita-cita akademik yang telah
lama diperjuangkan oleh seluruh sivitas akademika dan para pemangku
kepentingan. Periode ini tidak hanya menandai keberlanjutan kepemimpinan
universitas, tetapi juga memperlihatkan upaya untuk membangun fondasi
kelembagaan yang lebih kuat melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi secara
berkelanjutan.
Menjelang perayaan Dies Natalis ke-70 Universitas HKBP Nommensen,
universitas ini mencatatkan pencapaian bersejarah melalui perolehan peringkat
akreditasi Unggul oleh program studi untuk pertama kalinya. Capaian tersebut
menjadi tonggak penting yang memperkuat keyakinan bahwa peningkatan mutu
akademik merupakan sasaran yang dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang
terarah, tata kelola yang konsisten, dan kerja sama seluruh unsur institusi.
Perjalanan tersebut kemudian berlanjut hingga mencapai sembilan program studi
berperingkat Unggul serta akreditasi institusi berperingkat Unggul pada tahun
2025.
Pencapaian tersebut bukan sekadar deretan prestasi administratif.
Capaian itu menunjukkan adanya perkembangan kapasitas institusi dalam memenuhi
standar mutu pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap Universitas HKBP Nommensen. Akreditasi Unggul juga harus dipahami
sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas layanan akademik,
meningkatkan produktivitas tridharma perguruan tinggi, dan memastikan bahwa
setiap kebijakan universitas memberikan dampak nyata bagi mahasiswa, dosen,
tenaga kependidikan, serta masyarakat.
Pertanyaan mendasar kemudian muncul: faktor apa yang memungkinkan
universitas mencapai perkembangan tersebut dalam kurun waktu kurang dari empat
tahun? Jawabannya perlu dilihat melalui beberapa aspek yang saling berkaitan,
terutama komitmen kepemimpinan, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI), kepercayaan terhadap unit kerja, dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan
institusi.
2. Kepemimpinan
yang Hadir dan Berorientasi pada Peningkatan Mutu
Faktor pertama terletak pada komitmen pimpinan universitas, khususnya
Rektor, dalam memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan dan pengembangan
institusi. Kehadiran pimpinan dalam proses koordinasi, pemantauan, evaluasi,
dan pengambilan keputusan menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa berbagai
program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Komitmen tersebut memungkinkan universitas membangun pola komunikasi dan
koordinasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan setiap unit kerja. Pimpinan
dapat mengidentifikasi berbagai kendala, menentukan prioritas penyelesaian
masalah, dan mendorong tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan mutu.
Pola kepemimpinan seperti ini menempatkan penjaminan mutu sebagai bagian
integral dari tata kelola universitas, bukan sekadar kewajiban administratif
yang dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan akreditasi.
Faktor kedua
berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip dan mekanisme SPMI. Pemahaman
tersebut menjadi modal penting bagi pimpinan universitas dalam membangun
sinergi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk merancang sistem penjaminan
mutu yang lebih efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan.
Universitas melaksanakan berbagai kegiatan benchmarking untuk
membandingkan praktik penjaminan mutu UHN dengan praktik yang diterapkan oleh
perguruan tinggi lain yang telah memperoleh akreditasi Unggul pada tingkat
program studi maupun institusi. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi
universitas untuk mengidentifikasi kesenjangan, mempelajari praktik baik, dan
merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan serta
karakteristik kelembagaan UHN.
Penguatan SPMI juga tercermin melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi
(monev) serta Audit Mutu Internal (AMI) yang semakin terstruktur. Kedua
mekanisme tersebut membantu universitas mengidentifikasi ketercapaian standar,
menemukan ketidaksesuaian, menganalisis akar permasalahan, dan merumuskan
tindakan korektif maupun peningkatan mutu. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan
yang semakin tertata turut mendukung transparansi, akuntabilitas, serta
keterlacakan proses pengambilan keputusan.
Keterbukaan informasi mengenai kegiatan penjaminan mutu, sepanjang
sesuai dengan ketentuan akses dan kerahasiaan institusi, juga memperlihatkan
upaya untuk membangun budaya mutu yang lebih transparan. Dukungan Rektor
terhadap kegiatan pengembangan kapasitas melalui kehadiran narasumber dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi
Mandiri (LAM) semakin memperluas pemahaman sivitas akademika mengenai
kebijakan, standar, dan strategi pemenuhan mutu pendidikan tinggi.
Rangkaian upaya
tersebut memperlihatkan bahwa penguatan penjaminan mutu membutuhkan lebih dari
sekadar penyusunan dokumen. Universitas memerlukan kepemimpinan yang memahami
substansi mutu, unit kerja yang memiliki kapasitas melaksanakan kebijakan,
serta sistem evaluasi yang mampu memastikan bahwa setiap rekomendasi
menghasilkan perbaikan nyata.
3. Kepercayaan
terhadap Unit Kerja sebagai Fondasi Kolaborasi
Faktor ketiga adalah kepercayaan pimpinan terhadap unit kerja.
Kepercayaan merupakan modal kelembagaan yang penting untuk membangun hubungan
kerja yang sehat, memperkuat tanggung jawab, dan meningkatkan efektivitas
pelaksanaan kebijakan universitas.
Pimpinan yang
memberikan kepercayaan kepada unit kerja membuka ruang bagi setiap unit untuk
menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawabnya.
Pada saat yang sama, kepercayaan tersebut harus disertai dengan pembagian tugas
yang jelas, indikator kinerja yang terukur, pelaporan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta mekanisme evaluasi yang objektif.
Hubungan antara kepercayaan dan akuntabilitas menjadi penting karena
peningkatan mutu tidak dapat diwujudkan melalui pendekatan yang hanya
berorientasi pada instruksi. Setiap unit membutuhkan ruang untuk mengembangkan
inisiatif, menyampaikan persoalan secara terbuka, dan merumuskan solusi
berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Sebaliknya, setiap unit juga
berkewajiban memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan sejalan dengan
visi, misi, dan sasaran strategis universitas.
Sinergi tersebut
memperkuat kapasitas program studi dan unit pendukung dalam menjalankan
tridharma perguruan tinggi. Program studi dapat lebih fokus meningkatkan mutu
pembelajaran, produktivitas penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
kompetensi lulusan, dan pencapaian mahasiswa. Sementara itu, unit pendukung
dapat mengembangkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan akademik
dan administratif.
Perkembangan tata kelola dan peningkatan mutu institusi selanjutnya
dapat memperkuat daya saing Universitas HKBP Nommensen. Berbagai capaian dan
pemeringkatan universitas perlu dipahami sebagai indikator pendukung yang harus
dibaca berdasarkan metodologi, periode penilaian, dan sumber yang jelas. Nilai
utama dari seluruh pencapaian tersebut terletak pada kemampuan universitas
untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat secara berkelanjutan.
Salah satu contoh dari kepercayaan (rekognisi) masyarakat adalah
keyakinan mereka kepada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen
sebagai salah satu rujukan dari berbagai kampus swasta dan negeri di Sumatera
Uatara untuk melaksanakan studi banding (benchmarking) terkait
pengelolaan penjaminan mutu. Lembaga ini juga dipercaya sebagai auditor
eksternal di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Pematangsiantar untuk melihat
ketercapaian indikator penjaminan mutu dalam bidang akademik dan non akademik
dalam dua tahun terakhir.
4. Pro Deo et
Patria: Etos Pengabdian sebagai Penggerak Perubahan
Mengapa berbagai cita-cita yang sebelumnya terasa sulit dicapai dapat
mulai diwujudkan dalam periode yang relatif singkat? Salah satu jawaban
mendasarnya terletak pada penghayatan terhadap nilai Pro Deo et Patria"Bagi
Tuhan dan Ibu Pertiwi"sebagai landasan pengabdian dalam membangun masa
depan Universitas HKBP Nommensen.
Nilai tersebut tidak cukup berhenti falsafah institusi. Sivitas
akademika perlu menerjemahkannya ke dalam sikap profesional, integritas,
tanggung jawab, disiplin, dan kesediaan untuk bekerja bagi kepentingan bersama.
Kecintaan terhadap institusi harus tampak melalui tindakan konkret, seperti
melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, menjaga komitmen yang telah
disepakati, menyelesaikan persoalan secara kolaboratif, dan mengutamakan
kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pengabdian
kepada institusi juga memerlukan kemampuan manajerial yang kuat. Visi yang baik
hanya akan menghasilkan perubahan apabila pimpinan mampu menerjemahkannya
menjadi sasaran strategis, program kerja, pembagian tanggung jawab, alokasi
sumber daya, serta indikator keberhasilan yang terukur. Kepemimpinan yang efektif
harus mampu menghubungkan cita-cita jangka panjang dengan tindakan operasional
yang dapat dievaluasi secara berkala.
Kerja sama ant unit menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sasaran
tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan standar penjaminan mutu
tidak dapat diselesaikan oleh LPM atau program studi secara terpisah. Setiap
unit memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sedangkan
pimpinan universitas berperan memastikan bahwa seluruh unsur bergerak dalam
arah strategis yang sama.
Konsistensi
dalam melaksanakan SPMI juga memerlukan siklus peningkatan mutu yang
berkelanjutan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi
pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
Siklus tersebut harus menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan melalui
data, dokumen, tindak lanjut, dan peningkatan kinerja. Dengan demikian, budaya
mutu tidak hanya hadir menjelang akreditasi, tetapi menjadi kebiasaan dalam
setiap proses pengelolaan universitas.
Pelaporan SPMI
yang dinyatakan valid oleh Kementerian Pendidikan Tinggi selama empat tahun
berturut-turut, sebagaimana tercatat dalam dokumentasi institusi, merupakan
capaian yang patut diapresiasi. Demikian pula, penghargaan terkait pelaksanaan
penjaminan mutu perlu ditempatkan sebagai bentuk pengakuan atas upaya
pengembangan tata kelola universitas. Untuk memperkuat argumentasi akademis dan
kelembagaan, setiap capaian tersebut perlu didukung oleh dokumen resmi, periode
penilaian, dan sumber yang dapat diverifikasi.
5. Sarana dan
Prasarana serta Keberlanjutan Mutu Institusi
Peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada
kepemimpinan dan sistem penjaminan mutu, tetapi juga pada ketersediaan sarana
dan prasarana yang memadai. Lingkungan akademik yang kondusif merupakan
prasyarat bagi terselenggaranya pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan layanan kemahasiswaan secara optimal.
Upaya perbaikan sarana dan prasarana selama periode 2023-"2026 perlu
dipahami sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu yang lebih luas.
Universitas membutuhkan ruang pembelajaran yang layak, laboratorium yang
berfungsi dengan baik, fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan program
studi, serta sistem pemeliharaan yang terencana. Seluruh fasilitas tersebut
harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan peningkatan kualitas proses
akademik.
Kerja sama antara universitas dan Yayasan HKBP Nommensen menjadi unsur
penting dalam memenuhi kebutuhan investasi, pengadaan, dan pemeliharaan fasilitas.
Hubungan kelembagaan yang produktif memungkinkan universitas menyusun prioritas
berdasarkan kebutuhan akademik, tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, dan
dampak terhadap mutu layanan.
Perencanaan sarana dan prasarana juga perlu diarahkan pada prinsip
keberlanjutan. Universitas harus memastikan bahwa setiap investasi memiliki
perencanaan penggunaan, pemeliharaan, evaluasi manfaat, dan pengembangan jangka
panjang. Pendekatan tersebut akan membantu institusi menghindari pola
pembangunan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat tanpa
mempertimbangkan keberlanjutan operasional.
Di sisi lain, kredibilitas Universitas HKBP Nommensen di tengah
masyarakat perlu terus diperkuat melalui capaian akademik dan nonakademik,
kualitas lulusan, kontribusi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta
konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai institusi. Reputasi yang kuat tidak
hanya dibangun melalui pengakuan eksternal, tetapi juga melalui pengalaman
nyata mahasiswa dan masyarakat ketika berinteraksi dengan universitas.
Peningkatan
sarana dan prasarana, penguatan SPMI, dan pembangunan reputasi institusi harus
berjalan secara terpadu. Ketiganya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama
untuk memastikan bahwa pertumbuhan universitas berlangsung secara terarah,
terukur, dan berkelanjutan.
6. Periode
2026-"2030: Melanjutkan Legacy dan Memperluas Capaian
Pertanyaan berikutnya adalah apakah seluruh pencapaian tersebut akan
berhenti ketika periode kepemimpinan 2023-"2026 berakhir. Jawabannya harus tegas:
pencapaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan keberhasilan masa
lalu. Seluruh capaian harus menjadi fondasi bagi pengembangan universitas pada
periode berikutnya.
Legacy kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jumlah prestasi yang
berhasil diraih selama satu periode, tetapi juga oleh kemampuan meninggalkan
sistem, budaya kerja, dan arah pengembangan yang memungkinkan organisasi terus
bertumbuh setelah periode kepemimpinan berakhir. Oleh karena itu, keberhasilan
periode 2023-"2026 perlu diteruskan melalui konsolidasi tata kelola, penguatan
SPMI, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program
akademik yang berorientasi pada mutu dan daya saing.
Periode 2026-"2030 perlu diarahkan pada sasaran yang lebih terukur dan
berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Salah satu agenda
strategis yang dapat diperjuangkan adalah meningkatkan proporsi program studi
berakreditasi Unggul hingga mencapai kisaran 40�"50% dari keseluruhan program
studi, dengan tetap memperhatikan kelayakan target, kondisi awal, masa berlaku
akreditasi, dan kesiapan masing-masing program studi. Target tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam peta jalan yang memuat tahapan pencapaian, indikator
kinerja, kebutuhan sumber daya, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi
tahunan.
Universitas juga perlu menyiapkan strategi untuk mempertahankan
akreditasi institusi berperingkat Unggul pada tahun 2030. Upaya tersebut tidak
cukup dilakukan melalui persiapan dokumen menjelang masa reakreditasi.
Universitas harus menjaga konsistensi mutu sejak awal melalui peningkatan
kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum, kompetensi lulusan, produktivitas
penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola
keuangan, layanan mahasiswa, dan pemenuhan sarana serta prasarana.
Pimpinan
universitas pada periode berikutnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga
kesinambungan kebijakan sekaligus membuka ruang bagi inovasi. Jejak rekam
kepemimpinan, kemampuan menyusun strategi, integritas, konsistensi dalam
menjalankan komitmen, dan kapasitas membangun kolaborasi merupakan aspek
penting dalam memastikan keberlanjutan agenda tersebut. Pemilihan pemimpin
harus mempertimbangkan kesesuaian visi dengan kebutuhan institusi, rekam jejak
kinerja yang dapat diverifikasi, serta kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi
hasil yang terukur.
Keberlanjutan kepemimpinan bukan berarti mempertahankan seluruh pola
kerja tanpa evaluasi. Universitas perlu menjaga kebijakan yang terbukti
efektif, memperbaiki aspek yang belum optimal, dan mengembangkan pendekatan
baru sesuai dengan perubahan lingkungan pendidikan tinggi. Melalui cara
tersebut, legacy tidak menjadi simbol masa lalu, melainkan modal strategis
untuk menjawab tantangan masa depan.
7. Penutup:
Membangun Masa Depan UHN melalui Kerja Bersama
Periode 2023-"2026 memberikan pelajaran penting bahwa cita-cita besar
universitas dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang berkomitmen, sistem
penjaminan mutu yang terarah, kepercayaan terhadap unit kerja, serta kerja sama
yang konsisten. Perolehan akreditasi Unggul pada tingkat program studi dan
institusi menjadi pencapaian yang patut diapresiasi sekaligus tanggung jawab
yang harus dipertahankan.
Namun, keberhasilan sebuah institusi tidak boleh berhenti pada pengakuan
atas pencapaian masa lalu. Universitas HKBP Nommensen harus terus membangun
kapasitas untuk menghadapi tantangan baru, meningkatkan mutu layanan akademik,
memperkuat kontribusi kepada masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik. Setiap
capaian perlu menjadi pijakan untuk menetapkan sasaran yang lebih tinggi,
sedangkan setiap kekurangan harus menjadi bahan evaluasi untuk menghasilkan
perbaikan yang nyata.
Semangat Pro Deo et Patria perlu terus diwujudkan melalui
integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab kolektif. Seluruh
sivitas akademika, pimpinan universitas, program studi, unit pendukung, dan
Yayasan memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun masa depan
institusi. Kerja sama tersebut harus bertumpu pada komitmen yang jelas,
pembagian tanggung jawab yang adil, serta kesediaan untuk menempatkan
kepentingan universitas sebagai tujuan bersama.
Apabila pencapaian periode 2023-"2026 berhasil dibangun melalui kerja
bersama, maka periode 2026-"2030 harus menjadi momentum untuk memperluas dampak
dan memperkuat keberlanjutan. Target peningkatan proporsi program studi
berakreditasi Unggul, mempertahankan akreditasi Unggul institusi, penguatan
budaya mutu, dan peningkatan daya saing universitas perlu diperjuangkan melalui
perencanaan yang matang serta evaluasi yang konsisten.
Pada akhirnya, masa depan Universitas HKBP Nommensen tidak hanya
ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh kualitas visi, integritas
kepemimpinan, kekuatan sistem, dan kesediaan seluruh unsur institusi untuk
bergerak bersama. Pemimpin yang memiliki visi harus mampu menggerakkan
organisasi, sedangkan sivitas akademika yang memiliki komitmen harus mampu
menerjemahkan visi tersebut menjadi tindakan nyata.
