jurnalpemerintahan.com -Pemerintahan Prabowo Gibran Menjaga Nilai-Nilai Pancasila
Refleksi G30S/PKI gerakan pemberontakan politik menyesatkan dan memecah belah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Refleksi ini menjadi momentum mengingat sejarah dan bagaimana dulu indonesia mempertahankan pancasila sebagai idiologi bangsa.
Dimomentum mengingat G30S/PKI GMKI Cabang Medan Melakukan Doa Bersama dalam Aksi Mimbar GMKI yang berlokasi di perempatan jalan Iskandar Muda No. 107 Medan. Aksi ini bertajuk pada pemerintahan Prabowo dan Gibran yang dimana di kepemimpinannya saat ini yang di amanatkan oleh rakyat untuk mewujudkan cita cita bangsa.
30 september tahun 2026, GMKI Cabang Medan Menyampaikan berbagai refleksi di antara nya menyoroti berbagai isu Indonesia di bawah kepemimpinan prabowo dan gibran, momentum mengenang 30 September tidak boleh hanya dibaca sebagai tanggal dalam kalender politik Indonesia. Bagi gerakan masyarakat sipil, September juga merupakan bulan untuk mengingat berbagai kasus kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan yang terus menjadi pekerjaan rumah negara.
Refleksi ini memakai Pancasila sebagai lensa analisis. Kebijakan yang dikritik umumnya punya tujuan baik, dan pemerintah punya pembelaannya sendiri. Persoalan yang disorot terletak pada proses, dampak, atau pelaksanaannya.
Istilah “September Hitam” digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengenang sejumlah peristiwa kelam dan korban kekerasan negara maupun konflik, sekaligus mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian pemerintahan, tetapi harus menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pertanggungjawaban.
GMKI Cabang Medan menyampaikan realita program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi mencerminkan dan sudah jauh dari nilai nilai Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Antara Mayoritas dan Minoritas : persyaratan pendirian rumah ibadah yang dinilai menyulitkan kelompok minoritas, penutupan atau penolakan rumah ibadah yang pelakunya jarang ditindak, dan diskriminasi administratif yang lama dialami penghayat kepercayaan. Sila ini tidak hanya berbicara tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga tentang negara yang melindungi semua keyakinan secara setara.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Keadilan sosial juga terlihat dari cara negara menghadapi bencana. BNPB mencatat sepanjang Januari�"November 2025 terdapat 2.988 kejadian bencana dengan 1.395 orang meninggal atau hilang dan lebih dari 10 juta orang menderita atau mengungsi. Tetapi negara seakan-akan tidak tanggap dan tutup mata terhadap korban.
3. Persatuan Indonesia
Antara PSN dan Pembangunan daerah Kebijakan pemerintahan terpusat atau sentralisasi yang memangkas APBD Tetapi pemerintah sendiri mengakui bahwa Transfer ke Daerah (TKD), pajak, dan retribusi daerah belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan. mengenai proyek proyek strategis nasional.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan
Apalagi ruang sipil di persempit dengan adaya keterlibatan militerisme dan Dari perspektif civil-military relations, demokrasi membutuhkan diferensiasi fungsi: militer profesional dalam pertahanan, kepolisian profesional dalam keamanan dan penegakan hukum, dan birokrasi sipil profesional dalam administrasi pemerintahan. Perluasan peran tanpa batas justru berisiko mengaburkan profesionalisme masing-masing institusi.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Antara Simiskin dan Sikaya Kesenjangan ekonomi dan konsentrasi kepemilikan lahan serta sumber daya pada segelintir pihak. Perlindungan pekerja yang dinilai melemah, misalnya terkait outsourcing, kontrak kerja, dan pesangon dalam regulasi ketenagakerjaan. Korupsi yang terus terjadi, sehingga anggaran yang seharusnya untuk rakyat bocor. Program besar seperti makan bergizi gratis, yang tujuannya mulia, tetapi mendapat kritik soal tata kelola, pengawasan keamanan pangan, besarnya anggaran, dan potensi mengorbankan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Refleksi GMKI Cabang Medan dengan Aksi Mimbar GMKI terbuka ini bukan hanya sekedar mengenang tragedi namun juga menjadi upaya penyadaran dalam menyatukan ingatan, kritik, dan tuntutan perubahan. sehingga tragedi pelanggaran Ham yang kerap kali terjadi, tidak lagi terulang. Demi mewujudkan cita cita bangsa yang mencerminkan pancasila tidak hanya omon-omon tetapi mampu terwujudkan.
