Jakarta - Situasi politik dan sosial sudah mencekam di seluruh wilayah Indonesia. Ribuan massa aksi dari elemen masyarakat marah dan turun ke jalan dan saling berbenturan antara masyarakat dan aparat yang menyebabkan korban jiwa.
Ketum Umum PP GMKI, Prima Surbakti mengatakan rakyat sudah marah dan kecewa terhadap kebijakan pemerintah dan keputusan DPR yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
"Gaya hidup hedonisme, pernyataan pejabat yang menyakiti rakyat, tunjangan fantastis DPR, pajak naik yang membebankan rakyat, koruptor dan mafia dibiarkan bahkan dilindungi adalah akar dari kemarahan rakyat" kata Prima Surbakti
PP GMKI menilai pemerintah lalai dalam menjalankan amanah konstitusi. Alih-alih menghadirkan keadilan sosial, sejumlah kebijakan justru memicu keresahan, mulai dari kenaikan pajak di tengah melemahnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya tunjangan DPR yang dinilai tidak mencerminkan keadilan sosial.
Tidak hanya itu, koruptor dan mafia dibiarkan dan dilindungi, para penegak hukum seharusnya menegakkan hukum justru terlibat praktik korupsi.
“Rakyat sudah marah karena negara tidak adil. Rakyat menjadi korban, dipukul dan dilindas, banyak terluka bahkan meninggal dunia akibat tindakan represif aparat" kata Prima Surbakti
PP GMKI mendesak Presiden Prabowo mengambil tindakan untuk mengendalikan keamanan dan kondusifitas masyarakat dan bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Periksa dan usut tuntas aparat penegak hukum dan ganti pejabat yang lalai dan tidak bisa menjalankan tugas dengan baik" kata Prima Surbakti
PP GMKI juga menuntut agar kasus kematian Affan segera diusut tuntas dan diperiksa secara transparan oleh kepolisian.
"Tidak boleh ada ditutupi apapun. Polri harus transparan dan terbuka untuk publik, atas meninggalnya Affan pada demonstrasi" tutur Prima Surbakti
Dalam kalimat penutupnya, Ketua Umum PP GMKI menegaskan aksi massa ini adalah alarm bagi pemerintah dan DPR bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat.