Anggota DPR RI harus bersedia menerima semua bentuk aspirasi, usulan, keluhan, dan berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat meskipun tidak berhubungan langsung dengan komisinya sendiri.
“Masyarakat awam, kan, tahunya kita ini anggota DPR RI. Itu saja. Mereka tidak bisa kita paksa untuk memahami bahwa setiap komisi membidangi persoalan tertentu, punya lembaga mitra kerja masing-masing. Jadi, saya selalu terima, catat, dan jika kebetulan bukan bidang saya di Komisi XIII, saya teruskan ke teman-teman di komisi terkait. Yang penting, persoalan yang disampaikan masyarakat bisa terselesaikan sebaik dan secepat mungkin,” ujar Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan, SH, MH saat bersilaturahmi dengan Dewan Pakar Partai Golkar Sumatera Utara di Medan, Rabu (8/10/2025).
Turut hadir dalam pertemuan penuh keakraban itu, Dr RE Nainggolan, MM Ketua Dewan Pakar, Dr Abdiyanto, Sekretaris Dewan Pakar, serta Nurdin Lubis, SH, MH, Sanggam SH Bakara, Julius Silaen, Drs Martinus Lase, Drs Nabari Ginting, MSi, dan Ali Nur, masing-masing sebagai anggota. Hadir juga pengurus DPD Partai Golkar Sumut, Jadi Pane, SPd, MSi
Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis (9/10), Maruli menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin membatasi pelayanan terhadap masyarakat hanya pada bidang tugas komisinya, melainkan melihat secara lebih luas bagaimana aspirasi rakyat dapat ditangkap dan disalurkan melalui jalur-jalur formal di parlemen.
"Saya memang ditugaskan duduk di Komisi XIII, yang fokus di bidang Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia, tetapi saya sadar, masyarakat yang datang membawa banyak persoalan yang mungkin berada di luar lingkup komisi saya. Sebagai wakil rakyat, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk tetap mendengarkan dan, sebisa mungkin, membantu menyalurkan atau mencari solusi," ujarnya.
Maruli menjelaskan bahwa keputusan untuk tetap membuka diri terhadap aspirasi lintas sektor tersebut didasari oleh pengalaman langsungnya saat melakukan kunjungan kerja dan reses di berbagai daerah. Ia menilai, masyarakat sering kali tidak memahami pembagian komisi di DPR dan hanya ingin suaranya didengar oleh wakil yang mereka pilih.
"Rakyat tidak peduli Anda di komisi berapa. Yang penting bagi mereka adalah ada wakilnya yang mau mendengar, yang bisa jadi jembatan dengan pemerintah atau pihak-pihak terkait. Itu sebabnya saya putuskan untuk tidak membatasi diri. Kalau memang persoalan itu penting dan mendesak, saya akan bantu carikan jalur koordinasi dengan rekan-rekan di komisi lain atau dengan kementerian terkait," tegasnya.
Maruli juga menambahkan, dalam banyak kasus, persoalan masyarakat bersifat lintas sektoral, yang artinya tidak selalu bisa diselesaikan oleh satu komisi atau lembaga saja. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan kolaboratif antar anggota DPR lintas komisi agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal.
"Sebagai wakil rakyat, tugas utama bukan hanya bicara di ruang rapat, tapi juga turun langsung, mendengar, dan menjadi bagian dari solusi. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada suara masyarakat yang tidak punya tempat untuk disampaikan," kata tokoh yang dikenal selalu menyediakan waktu untuk bertermu dengan berbagai lapisan masyarakat itu.
Langkah Maruli ini mendapat apresiasi dari rekan-rekannya di Dewan Pakar. “Sikap seperti itu mencerminkan semangat perwakilan rakyat yang inklusif dan responsif. Harapannya, semakin banyak anggota DPR yang mengedepankan pelayanan tanpa sekat komisi atau kepentingan politik,” kata RE Nainggolan.
Mereka juga berbicara tentang berbagai hal terkait perkembangan bangsa, yang pada dasarnya menyepakati bahwa sinergi dan soliditas adalah modal awal dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengemuka.