Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai hasil konkret dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang telah selesai digelar beberapa waktu lalu. Presiden meminta agar segera dibentuk gugus tugas atau task force untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai tersebut.
Presiden juga meminta jajarannya untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi agar bisa terealisasi di lapangan. Sejumlah komitmen investasi tersebut antara lain kerja sama dengan Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra, serta komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar 600 miliar dolar AS.
Kemudian 20 miliar dolar AS untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership. Di samping itu, ada juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta, serta komitmen investasi lainnya.
Hal tersebut Presiden sampaikan saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
"Berkaitan dengan hasil yang konkret saya kira juga ini betul-betul ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan," ujar Presiden.
Kepala Negara memerinci, setidaknya terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai mencapai 238 miliar dolar AS dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar dolar AS yang perlu segera ditindaklanjuti.
"Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat," lanjutnya.
"Saya melihat ini banyak sekali, oleh sebab itu perlu segera ada task force khusus misalnya yang Amerika siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya yang China siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali," jelasnya.
Investasi Turki
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Turki di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022) lalu.
Penandatanganan MoU antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Turki ini terkait dengan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Penandatanganan ini dilaksanakan olehDirektur Operasi III PT Hutama Karya Koentjoro dan Wakil Presiden Dewan Direksi ERG Insaat Ticaret ve Sanayi Mustafa Sani Erbilgin yang dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, Turki memiliki pengalaman dan penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol.
Maka dari itu, menurut dia, sangat tepat bila Indonesia bekerja sama dengan Turki untuk terus melanjutkan pembangunan JTTS. "Untuk itu kami berharap, MOU ini tidak berhenti sampai disini, tetapi dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata bagi Indonesia," ujar Endra dalam rilis, Selasa (15/11/2022).
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan MoU Produksi Bus Elektrik oleh Co Founder PT Scahmindo Perkasa Roberto Pangasian dan CEO Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Okan Bas. Kemudian, beberapa teken kontrak beberapa MoU juga dilakukan di bidang pertahanan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar.
Selanjutnya, penandatanganan Kerja Sama Penelitian, Teknologi, dan Inovasi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya atas terwujudnya penandatanganan kerja sama tersebut yang direncanakan sejak tahun 2020 sempat terhambat lantaran Pandemi Covid-19. "Semoga dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia dan Turki," ucapnya.