Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Koordinator Wilayah XIII, menyatakan sikap tegas kami terhadap pernyataan Saudara Endipat Wijaya, Anggota Komisi I DPR RI,Dapil Kepulauan Riau, yang disampaikan pada tanggal 8 Desember 2025, yang menyatakan relawan Sok serta meremehkan donasi masyarakat dengan menyebut "cuma Rp 10 miliar" dibandingkan bantuan negara yang triliunan rupiah kepada Aceh. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas dan melukai rasa solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia. Setiap rupiah yang diberikan masyarakat adalah wujud empati dan kepedulian tulus tanpa pamrih politik, yang nilai kemanusiaannya tidak bisa diukur dari nominal semata.
Bantuan negara adalah kewajiban konstitusional sesuai Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sementara donasi masyarakat adalah bentuk gotong royong yang lahir dari hati nurani bangsaâ€"keduanya tidak boleh dipertentangkan. Menanggapi pernyataan Saudara Endipat Wijaya tersebut, Koordinator PP GMKI Wilayah XIII (Riau-Kepri-Sumbar), Paulus H Banjarnahor, menegaskan bahwa pernyataan yang meremehkan donasi masyarakat adalah bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai gotong royong dan solidaritas kemanusiaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, dan sikap seperti ini tidak mencerminkan kepekaan seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dalam menghargai setiap bentuk kepedulian masyarakat, sekecil apapun nominalnya, karena nilai kemanusiaan terletak pada ketulusan hati, bukan pada perbandingan angka.
Jika muncul narasi "negara tidak hadir," itu justru menunjukkan kegagalan komunikasi publik dan minimnya transparansi dari pemerintah dan DPR, bukan kesalahan masyarakat yang bersolidaritas. Sebagai wakil rakyat, seharusnya Saudara Endipat Wijaya menunjukkan empati dan apresiasi terhadap semangat gotong royong, bukan merendahkannya dengan perbandingan yang tidak perlu. "Di Mata Relawan, 10 Miliar Itu Nyawa yang Terselamatkan"
Kami menuntut:
1. Permintaan maaf publik dari Saudara Endipat Wijaya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para relawan dan donatur;
2. Transparansi total mengenai jumlah, rincian, dan mekanisme penyaluran bantuan negara ke daerah bencana;
3. Evaluasi sistem komunikasi publik agar informasi dapat disampaikan secara cepat dan akurat;
4. Serta komitmen dari anggota legislatif untuk lebih sensitif dan bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik terkait isu kemanusiaan.
Bencana adalah ujian kemanusiaan kita bersama negara wajib hadir dan masyarakat berhak bersolidaritas, keduanya adalah kekuatan yang harus bersinergi, bukan dipertentangkan.
Kami berdiri bersama seluruh masyarakat Indonesia yang berempati dan akan terus mengawal transparansi serta akuntabilitas penanganan bencana di Indonesia.
Sementara itu, GMKI sebagai organisasi kemahasiswaan juga hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana Pengurus Pusat GMKI melakukan Seruan Aksi Kemanusiaan Galang Dana GMKI Se Tanah air guna memberikan bantuan untuk Sumatera, Bahkan Ketua Umum PP GMKI, Saudara Prima Surbakti, turut turun langsung menyalurkan donasi ke wilayah Sumatera yang terdampak, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam solidaritas kemanusiaan yang tidak bisa diukur semata dari nominal.
