Menyikapi aspirasi dan keluhan warga, Ketua Komisi D DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, turun langsung meninjau jalan di Lingkungan 2, Gang Mangga, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan, Minggu (27/11/2022) pagi.
"Sesuai moto kita, aspirasi yang kita dengar, langsung kita lihat ke lapangan, kemudian lakukan upaya penanganan. Dengar, lihat, lakukan," ujar Ketua PAC Partai Gerindra Marelan itu di sela peninjauan. Dia didampingi istri dan Tim HKD yang memang selalu disiagakan untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan persoalan masyarakat.
Tokoh muda yang dikenal sangat dekat dengan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kawasan Medan Utara itu menegaskan dirinya akan langsung menyampaikan soal kondisi jalan itu ke Pemko Medan, khususnya perangkat terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.
"Semua warga Medan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Tidak ada itu yang namanya warga kota atau warga pinggiran. Warga Kota Medan, titik!" tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama saat berbincang dengan warga, Haris juga mengingatkan agar bersamaan dengan hak untuk menikmati hasil pembangunan, melekat juga kewajiban warga untuk berkontribusi kepada negara dan pemerintah kota. Jangan kita hendak menuntut perbaikan jalan, misalnya, ternyata kewajiab seperti membayar PBB tidak pernah dibayar. Misalnya," ujarnya ujarnya dengan nada santai memancing senyum warga yang mendengar.
Tidak hanya peninjauan jalan, Haris bersama Tim HKD juga melakukan pengasapan (fogging) untuk mencegah perkembangan nyamuk penyebab demam berdarah (DBD) di Lingkungan 16 dan 17, kelurahan yang sama.
Di sela kegiatan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu juga berbicara dengan para warga, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. "Kita tidak harus selalu menunggu aspirasi datang. Ada kalanya kita yang harus menjemput ke tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Haris mengungapkan selama ini dia selalu memastikan Tim HKD senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. "Yang bisa kita atasi sendiri, langsung kita ambil tindakan. Misalnya, masalah BPJS, kesulitan mendapatkan pengobatan, dan hal lainnya. Jika penanganannya membutuhkan instansi lain, kita teruskan masalah itu kepada yang berwenang, dan senantiasa kita kawal perkembangannya," paparnya.