Medan dari dulu dikenal sebagai kota simbol keberagaman. Penduduk dari berbagai latar belakang hidup damai dalam harmoni. "Ini ciri khas yang harus sama-sama kita jaga. Jangan sampai kota Medan sebagai gerbang utama Provinsi Sumatera Utara malah dikenal sebagai kota intoleran," ujar Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Batubara, Raja Nainggolan saat berbincang di Medan, Selasa (13/6/2023) tentang aksi Ormas itu di Kantor Gubernur dan Kantor Wali Kota Medan beberapa waktu lalu.
Dalam perbincangan santai itu, Raja menyebut kejadian penolakan ibadah di Marelan menjadi perhatian mereka sehinga tergerak melakukan aksi damai. "Ini peran aktif kita dan memang menjadi salah satu concern utama untuk terlibat aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemasyarakatan," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya. DPD PBB Sumut pimpinan Dr Ronal Gomar Purba MSi, bersama Sekjen Antonius Simamora, ST, memimpin aksi damai di Kantor Gubernur dan DPRD Sumut serta Kantor Wali Kota dan DPRD Medan, Kamis (8/6/2023) lalu.
Aksi damai PBB DPD Sumut itu, dimulai dengan rute Kantor Gubsu, kantor, Walikota Medan, kantor DPRD Sumut, kantor DPRD Kota Medan.
Yang menjadi Koordinator Lapangan adalah Wasekjen DPD PBB Sumut Desman Nainggolan (Gurkha), Sahat Harianja, Godfried Lubis, Juli Sihombing, dan Humas Roy Napitupulu,
Dalam Aksi ini turut hadir ketua ketua DPC Se Sumut. di antaranya Ketua DPC Medan Doli Sinaga,SE, Ketua DPC Deli Serdang Musa Silalahi, SKom, Ketua DPC Karo Andreas Tarigan, Ketua DPC Simalungun Sangap Sijabat, Ketua DPC Dairi Ertho Tobing, Ketua DPC Langkat Manatap Siregar, Ketua DPC Serdang Bedagai Welky Simanjuntak, Ketua DPC Batubara Raja Nainggolan, Ketua Ketua DPC Asahan Riston A Aruan, dan Sekertaris DPC Binjai Yohana Tambunan.
Di tengah terik matahari yang menyengat kulit, Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui mereka di depan Balai Kota Medan. Bukan itu saja, menantu Presiden Joko Widodo ini bahkan naik ke atas mobil komando untuk bergabung dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat Batak yang tengah berorasi menolak radikalisme dan intoleran di Kota Medan.
Aksi Bobby Nasution itu pun langsung mendapat apresiasi dari seluruh massa dengan memberikan tepuk tangan meriah sambil berteriak, “Hidup Pak Bobby” berulang kali. Hal itu terjadi karena menurut salah seorang massa, belum pernah ada kepala daerah yang sigap menemui massa dan mendengarkan langsung tuntutan.
“Belum pernah ada kepala daerah yang langsung menemui aksi seperti ini dan langsung naik ke atas mobil untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan aksi,” ungkap salah seorang massa PBB.
Sebelum melakukan aksi tersebut, Wali Kota Bobby Nasution lebih mempersilahkan Ketua DPC PBB Kota Medan Dolly Sinaga untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan massa PBB. Dengan tegas Dolly pun menyampaikan 6 poin tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya PBB menolak faham radikalisme dan intoleran serta dilakukannya pembubaran orang-orang beribadah.
PBB juga menolak keras dilakukannya penutupan tempat beribadah. Kemudian, PBB berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator atas kasus jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan Marelan.
“Pemerintah harus bisa menjalankan makna Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara menjamin penduduknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,” kata Dolly.
Bapak Toleransi
Menanggapi tuntutan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa PBB yang telah menyampaikan tuntutannya dengan tertib dan damai. Selanjutnya, orang nomor satu di Pemko Medan ini menyatakan setuju dengan keenam butir tuntutan yang disampaikan tersebut.
Dari awal, ia telah menyampaikan mengapa sebelum dijadikan jemaat GEKI sebagai tempat beribadah, tidak ada yang protes padahal dijadikan tempat yang ‘aneh-aneh’.
“Tapi begitu dijadikan jemaat GEKI tempat beribadah, mengapa marah. Teman-teman boleh mengecek pernyataan yang saya sampaikan ini di media sosial Desember 2022. Artinya, bukan karena kasus ini viral, baru Wali Kota bertindak,” ungkap Bobby Nasution.
Selanjutnya, Bobby Nasution yang didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon juga menyampaikan, Pemko Medan telah menjadi fasilitator dalam persoalan jemaat GEKI.
Di akhir tahun 2022, Pemko Medan, Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Medan telah memberikan 3 tempat alternatif yang dapat digunakan jemaat GEKI beribadah sebelum izin sementara beribadah di Suzuya Marelan keluar.