Saling balas kecaman masih berlanjut antara Gubsu Eddy Rahmayadi dengan anggota DPRD Sumut, terkiat pembangunan stadion olahraga di Siosar, Karo berbiaya Rp 33 miliar. Pasalnya, pembangunan stadion dengan biaya tidak main-main itu dikecam kalangan DPRD Sumut, khususnya Fraksi Partai Golkar. Merasa diserang, Gubsu Edy menyerang balik dewan.
Belakangan, Partai Gerindra Sumut juga ikut mengingatkan Gubsu Edy agar jangan reaktif. Gubsu seharusnya melakukan evaluasi terhadap pembangunan stadion itu. "Harusnya Gubernur, Pak Edy meninjau langsung pengerjaan proyek itu. Biar tahu apa masalahnya. Kalau memang ada masalah, gubernur harus evaluasi OPD terkait," kata Sekretaris Gerindra Sumut Sugiat Santoso kepada wartawan, Kamis (13/4/2023).
"Jika diperlukan, Gerindra Sumut siap bersama DPRD dan Pemprov Sumut untuk turut mengecek kondisi stadion yang menjadi perhatian serius oleh Komisi E DPRD Sumut itu," sambungnya.
Sugiat mengatakan stadion yang di Siosar itu memang saat ini dibutuhkan khususnya untuk menjelang PON ke-XXI yang salah satu tuan rumahnya adalah Sumut. Untuk itu, dia menekankan pentingnya stadion itu untuk segera diselesaikan.
"Sejak awal kan salah satu alasan stadion ini dibangun untuk pembinaan atlet-atlet untuk PON. Anggaran yang disiapkan juga sudah besar, masak enggak selesai. Ini kan harus menjadi perhatian kita semua," tuturnya.
Gerindra, sebut Sugiat, sangat mendorong agar pemerintah menyiapkan sarana-sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan para atlet. Untuk itu, dia berharap persoalan pembangunan stadion di Siosar ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kemudian, Sugiat merespons reaksi Gubsu Edy soal adanya kritikan terhadap pembangunan stadion itu. Menurut Sugiat, respons Gubsu Edy itu tidak tepat dan meminta agar Gubsu Edy tidak anti terhadap kritikan.
Kritik Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut awalnya mempersoalkan mengapa hingga saat ini stadion tersebut tidak bisa digunakan. "Tapi yang lebih fatalnya lagi saya melihat, itu ada dibangun, yang sudah dibangun, dari tahun 2022 itu di Siosar itu sudah dibangun. Bangunan atlet dan lapangan sepak bola. Dari awal sudah direncanakan untuk pelatihan. Pelatihan teman-teman, adik-adik kita di cabang sepak bola. Namun nanti mainnya itu di Aceh," kata anggota F-Golkar DPRD Sumut, Edi Surahman Sinuraya di Medan, Sabtu (8/4/2023).
Edi menilai anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan stadion itu jadi tidak berarti karena hingga kini stadion belum bisa digunakan. Padahal, sebut Edi, pembangunan stadion itu menghabiskan Rp 33 miliar.
"Kami melihat dengan anggaran yang sudah dianggarkan sejak 2022, namun lapangan bolanya tidak siap untuk dipakai," tutur Edi yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumut.
Edi menilai kondisi ini sangat fatal. Hal itu karena anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion itu sangat besar.
"Itu yang saya lihat sangat fatal, tidak efisien anggaran, perencanaannya itu tidak matang. Untuk latihan saja kok sampai puluhan miliar kita menghabiskan dana di sana. Sudah habis pun dana itu tidak bisa dipakai, kurang lebih Rp 33 miliar," sebutnya.
Selain itu, kata Edi, dirinya mendapatkan kabar soal akan ada anggaran tambahan untuk pembangunan stadion ini. Menurutnya, anggaran tambahan itu digunakan untuk pemasangan keramik di lokasi stadion.
Edi juga menyoroti pembangunan stadion di lokasi sport center yang akan digunakan untuk pelaksanaan PON ke XXI yang mana Sumut menjadi tuan rumah bersama Aceh.
"Sport center yang akan dibuat sebagai penutupan, pembukaan itu di Aceh, itu dibangun oleh APBN, kurang lebih itu Rp 900 miliar. Kami dari Komisi E itu menilai tidak akan mungkin bisa, karena kan kurang lebih setahun ya. Sementara hari ini masih di meja menteri," sebut Edi yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumut.
Senada dengan Edi, Penasehat F-Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution mengatakan pihaknya mendorong agar Pemprov Sumut mempercepat pembangunan stadion untuk PON ke XXI itu. Irham mengaku mulai khawatir stadion itu nantinya tidak siap saat PON XXI diselenggarakan di Sumut.
"Kita sudah mulai khawatir ini, apakah kemudian pelaksanaan PON 2024 itu apakah tetap di Sumatera Utara atau tidak. Tetapi, tentu kalau kemudian seluruh pemangku kepentingan olahraga khususnya pemerintah provinsi bisa mengebut, bisa mempercepat, bisa terus menerus membangun kawasan Sport Center, maka kita yakin Sumatera Utara akan sukses melaksanakan PON 2024," jelasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Hendro Susanto menjelaskan stadion yang dikritik Fraksi Golkar adalah wisma atlet untuk Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda). Di lokasi itu ada juga lapangan sepakbola yang digunakan untuk latihan.
"Itu anggaran 2021-2022. Digunakan untuk, satu, wisma atlet. Kedua membangun lapangan sepakbola sebagai tempat latihan di Siosar," kata Hendro Selasa (11/4).
Hendro menjelaskan, pembangunan lokasi olahraga itu hingga kini belum selesai. Meski belum selesai, Hendro menyebut pembangunan fasilitas olahraga itu tidak dilanjutkan lagi pada tahun ini.
"Yang bikin kita kecewa adalah perencanaan 2022 tidak dilanjutkan pada perencanaan 2023. Maksudnya lapangan sepak bola itu kondisinya, mohon maaf, masih jauh dari sempurna. Penimbunan segala macam," tutur politisi dari PKS tersebut.
Hendro menyebut pada tahun ini anggaran yang ada untuk lokasi olahraga itu hanya Rp 3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk melengkapi lantai dua wisma atlet, yaitu untuk pemasangan keramik.
"Ini perencanaan yang enggak kokoh. Pembangunan wisma atlet Siosar itu Rp 21.482.794.587. Itu untuk dua lantai. Lantai satu clear. Lantai dua enggak ada itu keramiknya dan enggak selesai. Berarti ada kegagalan dalam perencanaan," sebut Hendro.
"Niat Pak Gubernur adalah ini dilakukan bagian dari Pelatda jangka panjang. Ini harusnya bisa dipakai di 2023 ini untuk Pelatda. Untuk atlet-atlet yang berlaga di PON 2024. Karena bagi saya pribadi, anggaran yang sudah ada itu sangat besar. Sedangkan untuk lapangan sepakbola, ini Rp 11.632.415.211. Ini enggak selesai. Kami miris. Ini lapangan latihan. Ini enggak jadi. Baru habis untuk pengerukan," sambungnya
Karena hal itu, Hendro berharap persoalan ini dibuka secara terang-benderang oleh Pemprov Sumut. Hendro Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengambil tindakan terkait hal ini.
"Sementara di 2023, enggak ada lanjutan dari lapangan ini. Ini harus dibuka secara terang benderang. Ada apa ini. Siapa kontraktornya. Ini harus diusut tuntas. Pak Gubernur harus ambil alih ini. Jadi sangat disayangkan sekali, total anggaran Rp 33 miliar ini, nggak tuntas. Belum bisa dipakai. Berarti ada kesalahan dalam perencanaan," tuturnya.
Tanggapan Gubsu
Edy Rahmayadi kemudian menjawab kritik yang disampaikan oleh DPRD. Edy meminta lembaga legislatif tak banyak omong jika tak tahu.
Awalnya Edy mengatakan permasalahan stadion di Siosar lebih baik ditanyakan kepada DPRD Sumut.
"Tanya sama DPRD (Sumut)," ungkap Edy kepada detikSumut, Selasa (11/4/2023).
Kemudian Edy melanjutkan bahwa DPRD Sumut jangan banyak mengomentari stadion di Siosar. Sebab menurutnya, DRPD Sumut tidak memahami persoalan stadion itu.
"Makanya kalau nggak ngerti, jangan ngomong," jelasnya.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Edy Surahman Sinuraya menjawab sentilan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi soal stadion di Siosar. Edi justru mempertanyakan di mana salahnya DPRD ketika melayangkan kritik.
Awalnya Edi mengajak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan survei untuk melihat kondisi stadion tersebut.
"Kan bisa disurvei keberadaan di sana kan, bisa kalian nilailah, kalian cerna," kata Edi.
Anggota Fraksi Golkar itu pun menilai anggaran yang digelontorkan besar, namun stadion tersebut tidak bisa dipakai untuk latihan persiapan PON 2024. Sehingga ia menilai perencanaan yang tidak matang menjadi penyebabnya.
Dia pun mempertanyakan salah DPRD yang dituding Gubsu Edy tidak paham tersebut. Apalagi menurut Edi, ia hanya menjalankan tugasnya memberikan pengawasan sebagai legislatif.
"Salahnya di mana DPRD? Kok nggak ngerti nggak usah ngomong katanya, itu kan pengawasan, sebagai pengawasan kan wajar dikasih nasehat ke pemerintah kan," ucapnya.
Dia pun menyebutkan, DPRD Sumut akan melakukan kunjungan kerja pada Mei mendatang. Ia meminta agar Pemprov Sumut ikut.
"Mereka nggak puas, ya kita survei aja sama-sama, nanti kunjungan kerja kami ke sana ikut aja (Pemprov Sumut), di Mei kita survei ke sana," ujarnya. (Red)