jurnalpemerintahan.com -Tapanuli Utara - 26 Maret 2026 " Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan korban bencana memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Nasional, Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dilakukan secara terukur tanpa mengesampingkan kualitas konstruksi. Hal ini penting mengingat masyarakat terdampak telah cukup lama menunggu kepastian hunian yang aman dan layak huni.
Pembangunan hunian tetap tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong lintas sektor dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Dalam arahannya, Menteri PKP menekankan bahwa pembangunan hunian tetap merupakan prioritas nasional yang harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana, untuk meningkatkan pengawasan serta memperbaiki kinerja agar pembangunan berjalan tepat waktu.
“Kami ingin pembangunan hunian tetap ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Korban bencana sudah terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal yang layak,” tegas Menteri PKP.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, pemerintah menetapkan target penyelesaian pembangunan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 68 unit rumah ditargetkan rampung pada 5 Mei 2026 dan akan langsung diserahterimakan kepada masyarakat penerima manfaat.
Selanjutnya, tahap kedua sebanyak 35 unit rumah ditargetkan selesai pada 30 Juni 2026.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam memastikan kelancaran pembangunan.
Ia mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna menghindari hambatan maupun keterlambatan di lapangan.
Melalui percepatan pembangunan hunian tetap ini, Pemerintah Pusat berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal. Dengan tersedianya hunian yang aman, layak, dan nyaman, masyarakat terdampak diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal serta membangun kembali masa depan mereka dengan lebih baik.