Sosok Anies Baswedan dianggap tidak bisa begitu saja melepaskan dirinya dari fenomena kelabu yang membayangi Pilkada DKI 2017, di mana politik identitas dimainkan dengan begitu terbuka, menimbulkan tensi politik dan sosial yang demikian panas dan berbahaya.
“Beliau bisa saja mengatakan tidak melakukan politik itu, tetapi faktanya hal itu dibiarkan Anies bahkan ‘dinikmati’ hasilnya. Kita sebagai umat Kristen sudah memaafkan itu jauh-jauh hari, tetapi kita tidak lupa, bahkan menjadikannya catatan untuk bersikap ke depan. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali,” tegas Ketua Majelis Umat Kristen Indonesi (MUKI) Sumut, Dedi Mauritz Simanjuntak saat diwawancarai Jurnal Pemerintahan, Minggu (6/11/2022) di Medan.
Dedi juga secara terbuka menyesalkan adanya dukungan para pendeta melalui acara dekarasi terbuka ataupun melalui rekaman media sosial yang belakangan makin marak.
“Sungguh memprihatinkan, sikap pemimpin gereja (pendeta) yang menyatakan dukungan terbuka terhadap pencapresan AB tersebut. Gembala Sidang memang diharapkan berperan serta untuk mencerdaskan umat sehingga tidak buta politik, akan tetapi jangan pula terjun langsung ke dalam pusaran politik praktis. Karena telah terbukti disepanjang waktu, menimbulkan dampak yang merugikan kesatuan umat,” katanya.
Para gembala sidang seharusnya mengerti bahwa manuver-manuver seperti itu telah mengakibatkan timbulnya polarisasi di tengah-tengah umat. Pendeta/Gembala Sidang seharusnya fokus pada pelayanan dan pembinaan jemaat.
“Masa kita tidak belajar dari pengalaman yang lalu? Pilkada DKI itu belum begitu lama, lo. Baru sekitar lima tahun silam. Hanya dengan belajar dari sejarah kita bisa mengambil sikap yang lebih bijak ke depan, tidak menjadi terlalu cepat lupa bahwa politik Identitas telah merobek persatuan bangsa kita, “ ujarnya.
Dia mengingatkan, umat Kristen tidak dimaksudkan untuk menjadi apolitis, tetapi justru harus berperan, bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, memastikan utuhnya NKRI dengan semangat kebhinnekaan, kebersamaan, keadilan, dan kesetaraan.
“Kriteria pemimpin pilihan umat Kristen seharusnya cukup jelas. Yaitu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras , golongan. Rekam jejak harus menjadi tolok ukur. Kami berharap agar umat Kristen bersatu dan tidak mudah terombang-ambing oleh manuver narasi politik yang dimainkan oleh kelompok tertentu. Faktanya mereka yang dahulu menggunakan politik identitas, sekarang justru mengklaim bahwa tokoh yang diusungnya adalah tokoh pemersatu bangsa,” tambahnya.
Pada bagoian lain, Dedy mengingatkan tidak ada yang boleh mengklaim bahwa capres tersebut mendapat dukungan dari umat Kristen Sumatera Utara. “Oleh karena itu, kita juga sudah mengeluarkan pernyataan tertulis resmi, pada hari yang sama dengan pernyataan Keuskupan Agung Medan terkait video dukungan 70 orang pastor.
"Umat Kristen tergabung dalam berbagai organisasi aras gereja saja. Tidak ada yang secara boleh menyebut dapat mewakili seluruh umat secara mutlak," ujarnya.
Dedy Juga mengingatkan bahwa praktek politik yang merusak kesatuan agar sedapat mungkin dihindari. “Kita di Sumut ini khususnya, telah sejak lama menjadi contoh bagaimana memelihara keberagaman, bagimana hidup dalam harmoni. Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan politik yang baik, beradab, dan elegan. Kita mau suasana kehidupan di Sumatera Utara tetap kondusif dan terjaga dengan baik. Jangan sampai terjadi kerenggangan bahkan keretakan karena kepentingan politik orang atau kelompok tertentu,” ujarnya.